RSS

Masalah Imunisasi diIndonesia

16 Jun
  1. Apakah tindakan imunisasi merupakan tindakan medik atau bukan?

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan medik adalah tindakan diagnostik atau terapeutik (pasal 1, ayat b).Jika ditinjau dari pengertian imunisasi yaitu pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang.(Anonim. 2008. Arti Definisi/Pengertian Imunisasi, Tujuan, Manfaat, Cara dan Jenis Imunisasi Pada Manusia. http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-imunisasi-tujuan-manfaat-cara-dan-jenis-imunisasi-pada-manusia).

Pemeriksan medis adalah upaya pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien pada suatu lembaga kesehatan (C.S.T.Kansil, 1991:202). http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200910141.pdf

Memasukkan sesuatu sesuatu ke dalam tubuh/invasi, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Bab 1 Pasal 1 poin 4 disebutkan bahwa Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Poin 3, Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

Berdasarkan aturan aturan di atas dan pengertian imunisasi, maka dapat disimpulkan bahwa Imunisasi adalah tindakan Medik.

 

  1.  Apakah tindakan tersebut boleh dilaksanakan oleh perawat?

Di dalam kepmenkes/KMK No. 1611 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi disebutkan bahwa tenaga pelaksana imunisasi adalah petugas atau pengelola yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai tenaga pelaksana di setiap tingkatan dan telah mendapat pelatihan sesuai dengan tugasnya. Selain itu dikatakan bahwa : Berdasarkan tempat pelayanan, imunisasi rtin dibagi menjadi :

–   Pelayanan imunisasi di dalam gedung (komponen statis) dilaksanakan d puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, rumah bersalin dan polindes.

–   Pelayanan imunisasi di luar gedung dilaksanakan di posyandu, kunjungan rumah dan sekolah.

–   Pelayanan imunisasi rutin dapat juga diselenggarakan oleh swasta seperti : rumah sakit, dokter praktik dan bidan praktik.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada penyebutan secara jelas apakah perawat boleh atau tidak memberikan imunisasi, tetapi dijelaskan di awal adalah petugas pelaksana di setiap tingkatan yang memenuhi standar dan telah mendapat pelatihan sesuai tugasnya. Berarti hal ini memungkinkan untuk perawat boleh memberikan imunisasi selama mendapat izin dari dokternya. Karena belum ada peraturan keperawatan yang menjelaskan mengenai hal ini secara lebih jelas.

 

  1. C.   Apakah untuk imunisasi yang menjadi program pemerintah masih memberlkan informed consent?

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (pasal 1 ayat a).

  • Informasi harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak diminta (pasal 4 ayat 1)
  • Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan (pasal 2 ayat 2)
  • Apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya (pasal 13)

Sejalan dengan peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta kesadaran konsumen tentang hak-haknya, dihimbau kepada anggota IDAI sebelum melakukan imunisasi sebaiknya memberikan penjelasan bahwa imunisasi berguna untuk melindungi anak terhadap bahaya penyakit  mempunyai manfaat lebih besar dibandingkan dengan risiko kejadian ikutan yang dapat ditimbulkannya (sesuai maksud pasal 2 ayat 3 Permenkes 585/1989). Cara penyampaian dan isi informasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien (Permenkes 585/1989, pasal 2 ayat 4). Imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan berprogram pemerintah (di Posyandu, Puskesmas) tidak diperlukan persetujuan tindakan medik (sesuai Permenkes 585/1989 pasal 14).

(Guwandi J. Tanya jawab persetujuan tindakan medik (informed consert). Edisi kedua. Jakarta, FKUI 1994.)

 

 

 

  1. D.  Siapa saja yang harus bertanggngjawab dalam kasus tersebut?

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1626/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) disebutkan bahwa : Penanggung jawab program imunisasi adalah kepala instansi kesehatan pemerintah pada masing-masing jenjang administrasi sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1059/MENKES/SK/IX/2004.

Dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan setempat, selain itu pihak tim pelaksana BIAS juga bertanggungjawab atas terjadinya kematian anak tersebut. Seharusnya pelaksana program ini sudah benar benar dipesiapkan sesuai dengan kepmenkes/KMK No. 1611 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, tenaga pelaksana imunisasi adalah petugas atau pengelola yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai tenaga pelaksana di setiap tingkatan dan telah mendapat pelatihan sesuai dengan tugasnya.

Disebutkan dalam kasus bahwa ”perawat tanpa didahului penjelasan yang memadai tentang manfaat  serta resikonya”, hal ini menunjukkan ketidaksiapan tim dalam pelaksanaan, seharusnya perawat tersebut tidak boleh melakukan imunisasi, secara pribadi perawat ini juga bersalah, seharusnya dia tau bahwa dia tidak berhak melakukan kegiatan tersebut karena belum mendapat penjelasan yang memadai.

”Tidak ada informed consent yang ditandatangani oleh orang tua”, BIAS adalah salah satu kegiatan imunisasi masal yang menjadi program pemerintah, sehingga tidak wajib diperlukan adanya kesepakatan orang tua secara tertulis. Tetapi untuk memenuhi hak pasien atas informasi tindakan medis maka perlu diberikan penjelasan mengenai BIAS ini kepada orang tua murid untuk diketahui manfaat dan resikonya.

 

  1.  Apakah menurut anda program imunisasi memerlukan perangkat hukum yang memadai guna melindungi tenaga medis pelaksana?

 

Berdasarkan peraturan peraturan yang telah ada, maka dalam setiap program dan kegiatan pemerintah haruslah ada perangkat hukum yang mengatur agar dapat berjalan secara teratur dan sesuai harapan. Demikian pula dengan program imunisasi, memerlukan perangkat hukum yang memadai yang mengatur segala aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan imunisasi, dari mulai siapa yang bertanggungjawab, siapa yang berwenang melakukan, syarat vaksin, perjanjian dalam pelaksanaan antara pasien dan pelaksana dan sebagainya. Hal ini agar ketika terjadi masalah atau efek resiko setelah imunisasi dapat dipertanggungjawabkan dan diproses sesuai alur dan aturan hukum yang disepakati di awal.

 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2012 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: